Kullanım Kılavuzu
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 16
 İndirme 4
Interpretasi Dan Implikasi Yuridis Pengaturan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa
2021
Dergi:  
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Yazar:  
Özet:

Abstract Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam rangka melaksanakan pembangunan Desa, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Pasca keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Penulis selanjutnya melihat adanya isu hukum yaitu apakah Interpretasi Bentuk Badan Usaha Milik Desa Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja peraturan pelaksanaannya, serta implikasi yuridis pengaturan tersebut. Berdasarkan isu hukum tersebut di atas, maka penelitian ini bersifat “normatif†(dogmatik), dengan menggunakan pendekatan yakni : statute approach (pendekatan perundang-undangan). Hasil pembahasan pada penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa telah menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum, tetapi mengenai apa bentuk badan hukumnya hal ini belum diatur secara jelas dan tegas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja justru memuat norma yang membuka ruang multi tafsir mengenai bentuk badan usaha dari BUM Desa dan mengaburkan status BUM Desa sebagai badan hukum publik. Downloads Download data is not yet available. References Buku Arief Sidharta, (2007), Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung. Chidir Ali, (1985), Badan Hukum, Alumni, Bandung. Dominikus Rato, (2010), Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta. Esmi Warasih, (2014), Pranata Hukum, Pustaka Magister, Semarang. Muhammad Erwin, (2012), Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta. Peter Mahmud Marzuki, (2005), Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana - Prenadamedia Group, Jakarta. Peter Mahmud Marzuki, (2008), Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prana Media Group, Jakarta. Riduan Syahrani, (1999), Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung. Riduan Syahrani, (1999), Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Rudhi Prasetya, (1995), Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, Alumni, Bandung. Sidharta, (2006), Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Refika Aditama, Bandung. Sudikno Mertokusumo, (2007), Mengenal Hukum Suatu Pengntar, Liberty, Yogyakarta. Tuti Rastuti, (2015), Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan, Refika Aditama, Bandung. Yahya Harahap, M., (2015), Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta. Jurnal/Paper Ahmad Zaenal Fanani, Berpikir Filsafat Dalam Putusan Hakim, Varia Peradilan Vol. 26, No. 304, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2011. Margaret M. Blair, The Four Functions of Corporate Personhood, Vanderbilt University Law School, Public Law and Legal Theory Working Paper No. 12-15, 2013, h. 3, https://law.seattleu.edu/Documents/berle-center/Blair.pdf., diakses pada 1 Mei 2021. Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara”, diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009. Nindyo Pramono, Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara, Ditulis Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Penulisan Karya Ilmiah Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., 2012, hlm. 11, https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2012-1.pdf., diakses pada 1 Maret 2021. Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014, hlm. 219, https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/73, diakses pada 4 Maret 2021. Yance Arizona, Apa itu Kepastian Hukum, http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/, diakses pada 4 Maret 2021. Peraturan Perundang-Undangan : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. PDF Published 2021-08-29 How to Cite Dewi, A. S. K. (2021). Interpretasi Dan Implikasi Yuridis Pengaturan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 9(2). https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.1109 More Citation Formats ACM ACS APA ABNT Chicago Harvard IEEE MLA Turabian Vancouver Download Citation Endnote/Zotero/Mendeley (RIS) BibTeX Issue Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Section Articles Copyright & Licensing The authors hold the copyright. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a  Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License . that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. How ever the author should affirming that the article is their original work should accompany the article via online submission form. Authors are permitted to share a Preprint of their article anywhere at any time. Link Declaration of originality (PDF) side menu Additional Menu Editorial Team Peer Reviewers Manuscript Template Peer Review Process Focus and Scope Publication Ethics Online Submission Author Guidelines Plagiarism Check Article Processing Charge Open Access Statement License Term Indexing & Abstracting Journal History Information For Readers For Authors For Librarians histats  

Anahtar Kelimeler:

0
2021
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler






Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 348
Atıf : 20
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini