Abstract:

This study aims to find and analyze the legal status of women who marry into the family in the event of a divorce and society's views on their nationality. This is an empirical legal research with a non-doctrinal approach, which emphasizes field data. The data were collected using interview techniques, the data were processed and analyzed in a qualitative way and the findings were presented in descriptive analytical form.The findings of the study show that women suffer from divorce, have clear and unclear legal status. Obviously, accepted by parents and family, returned as family members. It is not clear because the parents and their families did not accept returning to their original home so that their status was floating (ngambang). It is not clear who will have a very fatal impact in the future in terms of his death, who is responsible, especially according to custom and religion. The public's view of their nationality varies greatly, namely a small proportion is still extreme by considering that they are no longer a tri-wangsa dynasty, but those who are more do not question it. This is reflected in the Balinese language used to communicate, there is no change. Against the extreme conditions where there are still Balinese people who uphold outdated customary values, it is not in line with the State law on Human Rights (women). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis tentang status hukum perempuan kawin nyerod dalam keluarga dalam hal terjadi perceraian dan pandangan masyarakat terhadap kewangsaannya. Ini penelitian hukum empiris dengan pendekatan non doktrinal, yang menekan pada data lapangan. Data dikumpulkan dengan teknik interview, data diolah  dan dinalisis dengan cara kualitatif serta temuannya dipresentasikan dalam bentuk deskriptif analitis.Temuan penelitian menunjukan bahwa perempuan nyerod yang bercerai, status hukumnya ada yang jelas dan tidak jelas. Jelas karena diterima oleh orang tua dan keluarga, kembali sebagai anggota keluarga. Tidak jelas karena kembali ke rumah asal tidak diterima oleh tua dan keluarganya sehingga statusnya menggatung (ngambang). Tidak jelas membawa dampak yang sangat fatal ke depannya dalam hal kematiannya, siapa yang bertanggung jawab terutama secara adat dan agama. Pandangan masyarakat terhadap kewangsaannya, sangat bervariasi yakni sebagian kecil masih bersifat ekstrim dengan menganggap bukan lagi sebagai wangsa tri wangsa, tetapi yang lebih banyak tidak mempermasalahkannya. Hal tersebut tercermin dari bahasa Bali yang dipakai berkomunikasi tidak ada perubahan. Terhadap kondisi yang ekstrim dimana masih adanya warga masyarakat Bali yang menjujung tinggi nilai-nilai adat yang   sudah usang, tidak selaras dengan hukum Negara tentang Hak Asasi Manusia (perempuan).

Keywords: