Özet:

Abstract Pelaksanaan recovery asset yang dilakukan oleh Jaksa mengacu pada Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ada tidaknya kerugian Negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi yang menjadi kewajiban bagi terpidana kasus korupsi untuk melakukan penggantian uang Negara akibat perbuatannya yang dapat dilakukan melalui sita atau lelang dari hasil korupsinya oleh terdakwa dengan pidana denda uang pengganti sebesar nilai kerugian yang diakibatkan dan instansi Kejaksaan Agung dapat melakukan eksekusi demi recovery asset untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ada tanpa mengurangi isi/materi hukum tidak boleh diinterpretasikan secara baku/sebagaimana adanya seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Downloads Download data is not yet available. References A. Hamid Attamimi, Teori Perundang-undangan Indonesia (Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman) Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum UI, Jakrta 25 April 1992

Anahtar Kelimeler: