Özet:

Abstract Penelitian ini melihat kepada dua regulasi pendaftaran kuota bakal calon anggota legislatif di Aceh. penelitian ini melihat apa yang melatar belakangi atau alasan Komisi Independen Pemilihan berwenang menetapkan bakal calon legislatif di Aceh 120% melihat dasar hukum Komisi Independen Pemilihan menetapkan bakal calon anggota legislatif. Penelitiaan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Penyelenggara pemilu memiliki kewenangan menetapkan bakal calon legislatif untuk suatu daerah pemilihan, peraturan yang berlaku di Aceh berbeda dari daerah lain karena selain berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum juga berlaku ketentuan kekhususan Udang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, komisi pemilihan umum memiliki kewenangan membentuk peraturan dan keputusan KPU.

Anahtar Kelimeler: